0leh: Luki Aulia
Rabu, 29 Mei 2013 | 09:55 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh (kanan) bersalaman dengan Ketua Komisi X Agus Hermanto disaksikan Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2013). Kacaunya pelaksanaan Ujian Nasional menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut. | KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Tweet
JAKARTA, KOMPAS.com - Perdebatan mengenai Kurikulum 2013 berakhir, setidaknya pada tataran politik. Rencana pelaksanaan Kurikulum 2013, yang kontroversial beberapa bulan terakhir ini, diputuskan tetap jalan terus dan anggaran Rp 829 miliar segera dicairkan.
Itu simpulan Pendapat Akhir Mini Fraksi di Komisi X DPR soal pelaksanaan dan anggaran Kurikulum 2013, Senin (27/5) malam, di Jakarta. Dari sembilan fraksi, tiga fraksi terang-terangan menyatakan tak setuju dan meminta pelaksanaan Kurikulum 2013 ditunda, setidaknya hingga Juli 2014. Ketiga fraksi itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Gerindra.
”Enam fraksi setuju dengan catatan dan tiga fraksi tidak setuju. Hal-hal lain seperti sisa anggaran kurikulum akan dibahas pada kesempatan lain,” kata Ketua Komisi X Agus Hermanto.
Meski setuju Kurikulum 2013, ke-6 fraksi lain, Golongan Karya (Golkar), Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Hati Nurani Rakyat (Hanura), tetap memberi persyaratan/catatan pada pemerintah sebelum Kurikulum 2013 dilaksanakan 15 Juli 2013.
Juru bicara Fraksi Golkar, Otje Popong Djundjunan, mengatakan, Kurikulum 2013 terlalu mengedepankan pencapaian kompetensi lulusan dan hanya berisi standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan evaluasi/penilaian. Itu berpotensi melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang Standar Nasional Pendidikan.
Kurikulum 2013 juga dinilai belum punya rancangan terencana dan terarah. Oleh karena itu, Kurikulum 2013 itu bukan kurikulum baru, melainkan revisi kecil Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang saat ini berlaku. Fraksi Golkar meminta pemerintah memberikan dokumen Kurikulum 2013 yang lengkap, utuh, dan benar.
Selain itu, unsur pendukungnya perlu disiapkan, termasuk biaya/anggaran pelaksanaan kurikulum. ”Kami menyilakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakannya bulan Juli, dengan catatan semua persyaratan diperhatikan dan harus dipenuhi,” kata Popong, saat membacakan pendapat fraksi.
Tidak matang
Fraksi PKS juga memberi banyak catatan, sebagaimana dikemukakan Rohmani saat membacakan pendapat akhir fraksi. PKS menilai perencanaan anggaran Kurikulum 2013 tidak matang karena beberapa kali berubah. Hal itu menunjukkan manajemen perencanaan anggaran dan koordinasi perencanaan pemerintah tidak matang.
Akibatnya, persiapan menjadi terburu-buru. Sosialisasi kepada guru-guru pun kurang sehingga konsep Kurikulum 2013 tidak jelas, bahkan dipahami secara berbeda.
Menanggapi hasil pendapat akhir itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, mulai kemarin, secara politik Kurikulum 2013 bisa dilaksanakan. Tidak ada lagi hambatan politik.
”Secara substansi, ini wewenang pemerintah. Kalau saya boleh bilang begini, Kurikulum 2013 ini tetap akan jalan karena kewenangan pemerintah,” ujarnya kepada para anggota Dewan. (LUK)
Sumber : Kompas Online
catering pernikahan probolinggo Terdekat
2 tahun yang lalu
1 komentar:
CERITA KISAH SUKSES SAYA JADI PNS
Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan saya seorang guru honorer di Kalimantan , saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil, dan disini daerah tempat saya mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali, bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar di SD NEGERI 009 di banjarmasin mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0853-2174-0123 dan 3 bln kemudian saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisah nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya, anda bisa Hubungi Bpk DR HERMAN M.si No Hp 0853-2174-0123. siapa tau beliau masih bisa membantu anda, Wassalamu Alaikum Wr Wb..
Posting Komentar