Selasa, 27 Mei 2008

Mekanisme Penegakkan HAM dan Kasus Pelanggaran HAM

by Anan Z.A.


Mekanisme yang baik dalam penegakkan HAM

  1. Adanya peraturan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia agar mendapat kepastian hukum. Jaminan ini antara lain:
  • Pancasila menjamin HAM, terutama sila kedua
  • Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat berupan

1) Di dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa "kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa".

2) Dalam alinea kedua, dirumuskan salah satu tujuan kemerdekaan negara kita, yaitu "mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan m.akmur". Ini adalah pengakuan hak asasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan hak asasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan.

3) Alinea ketiga merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni "Atas berkat rahmat Allah Yang MahaKuasa. Ini, adalah penegasan bahwa kemerdekaan adalah kodrat yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia".

4) Alinea keempat, dijelaskan tujuan negara Indonesia dan dasar negara Indonesia,

  • Amandemen UUD 1945 ke dua, ada titel Bab yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia, yaitu Bab XA yang berisikan pasal 28A s/d 28J (perubahan pasal 28) meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak wanita, dan hak anak.
  • UU NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara garis besar sama dengan yang ada pada UUD 1945. Justru ketika UUD 1945 dibuat UU ini sudah lebih dulu ada.
  • Peraturan HAM lainnya, antara lain:

1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

2) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child).

3) Majlis Umum PBB dalam sidangnya yang ke 44 pada bulan Desember 1989 telah berhasil menyepakati sebuah Resolusi yakni Resolusi MU PBB No. 44/25 tanggal 5 desember 1989 tentang Convention on the Rights of the Child.

2. Adanya alat Negara yang dibentuk untuk penegakkan HAM

a. KOMNAS HAM.

Komisi Nasional (Komnas) HAM pada awalnya dibentuk dengan Kepres No. 50 Tahun 1993 sebagai respon (jawaban) terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional perlunya penegakan HAM di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya UURI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang didalamnya mengatur tentang Komnas HAM ( Bab VIII, pasal 75 s/d. 99) maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan UURI No.39 Tahun 1999. Tujuan Komnas HAM "untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia". Selain itu, "meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan".

Mekanisme penegakkan HAM sesuai kewenangan KOMNAS HAM, adalah sebagai beriku

  • Setiap orang yang mengetahui atau memiliki alasan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi atau hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut hanya akan dilayani apabila disertai identitas pengadu dan bukti awal yang jelas mengenai materi yang diadukan itu.
  • Apabila pengaduan dilakukan oleh pihak lain, pengaduan tersebut terlebih dahulu mendapat persetujuan orang yang dirugikan atau yang berkepentingan, kecuali pelanggaran HAM tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM. Pengaduan pelanggaran HAM sebagaima dimaksud, meliputi pengaduan melalui perwakilan mengenai pelariggaran HAM yang dialami oleh kelompok masyarakat.
  • Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM, tidak dilakukan dan dihentikan apabila:

a) tidak memiliki bukti awal yang memadai;

b) materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM;

c) pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau temyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;

d) terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan;

e) Sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud, diatur dalam peraturan tata tertib Komnas HAM. Dalam melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap laporan atau pengaduan pelanggaran HAM dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan indentitas pengadu atau pelapor serta pihak yang terkait dengan materi pengaduan dan laporan. Komnas HAM juga dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
  • Dalam rangka mencari kejelasan tentang adanya pelanggaran HAM, pemeriksaan atas pelanggaran tersebut harus dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu, bagi pengadu, korban, dan saksi atau pihak lainnya yang terkait, apabila dipanggil oleh Komnas HAM wajib memenuhi permintaan/panggilan tersebut. Apabila kewajiban tersebut dilalaikan atau menolak memberikan keterangan, Komnas HAM dapat meminta bantuan ketua pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  • Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran HAM, Komnas HAM menunjuk/membentuk tim sebagai mediator. Tugas mediator selain mengadakan pemeriksaan, juga mencari penyelesaian secara damai, berupa kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta dikukuhkan oleh mediator yang telah ditunjuk. Apabila kesepakatan tersebut telah tercapai, keputusan itu akan mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
  • Dalam hal keputusan tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam keputusan yang telah dibuat, pihak lainnya dapat meminta kepada pengadilan negeri setempat agar keputusan yang telah disepakati, dinyatakan dapat dilaksanakan dengan membubuhkan kalimat: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Atas permohonan ini, pengadilan harus mengabulkan atau tidak dapat menolaknya.
  • Dalam rangka melaksanakan kewajibannya atau tugas-tugasnya, Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta kondisi HAM serta perkara-perkara yang ditanganinya kepada DPR dan presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

b. b. KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

  • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Kepres No. 181 Tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

c. c. LSM PRODEMOKRASI DAN HAM

  • Di samping lembaga penegakkan HAM yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat pun mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (Non Governmental Organization) yang programnya berfokus pada demokratisasi dan pengembangan HAM (LSM Prodemokrasi dan HAM ). Yang termasuk LSM ini antara lain YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).

d. d. PENGADILAN HAM

  • Undang-Undang No. 26 tahun 2000 menjelaskan tentang pengadilan HAM sebagai berikut: Pengadilan HAM adalah "pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat".

3. Adanya kesadaran masyarakat dalam menaati HAM


contoh kasus yang sehubungan dengan pelanggaran HAM dan bagaimana penyelesaiannya

Contoh kasus:

Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat khususnya hak atas kesehatan. Persoalan dalam kelompok ini mencakup wabah demam Berdarah, polio, serta penyakit yang berkaitan dengan gizi, baik yang berupa gizi buruk, kelaparan, dan busung lapar.

Tahun 2005 merupakan tahun yang memprihatinkan bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat khususnya hak atas kesehatan. Persoalan dalam kelompok ini mencakup wabah demam Berdarah, polio, serta penyakit yang berkaitan dengan gizi, baik yang berupa gizi buruk, kelaparan, dan busung lapar.

· Kasus-kasus penyakit yang berkaitan dengan gizi ini, meskipun secara kuantitas banyak terjadi di wilayah Indonesia Barat. Namun secara kualitas, apabila diperbandingkan dengan prosentase jumlah penduduk di masing-masing wilayah, prevalensi kasus yang terjadi di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Sulawesi lebih tinggi disbanding di wilayah lain. Wilayah ini pada umumnya memiliki infra struktur yang sangat minim, tingkat kesejahteraan yang rendah serta jumlah prosentasi keluarga miskin diatas 30%.[1]

· Kasus busung lapar yang dilaporkan di wilayah Indonesia bagian timur terutama menimpa wilayah dimana prosentase produksi beras dibandingkan dengan kebutuhan pangan tidak memadai, seperti di wilayah Gorontalo ( 1022 kasus), Papua (1155 kasus). Selain itu tingginya prevalensi busung lapar juga berkaitan dengan tingginya prosentase keluarga miskin, seperti di wilayah NTT yang prosentase keluarga miskinnya mencapai lebih dari 60% sementara kemampuan produksi pangan (beras) juga rendah dibandingkan dengan tingkat kebutuhan pangan di wilayah ini[2].

· Hasil amatan ELSAM atas laporan kasus berkaitan dengan gizi dari pemberitaan 7 media masa sepanjang tahun 2005 mencatat sekurangnya sebanyak 1 091 474 orang bermasalah dengan gizi, yang tersebar di 73 kabupaten di seluruh nusantara. Sebaran kasus ini beragam mulai dari kurang gizi, gizi buruk sampai busung lapar. Dari total kasus yang terekam oleh media sepanjang tahun, tercatat beberapa kasus yang berakhir dengan kematian. Sekurangnya 61 orang meninggal dunia dalam berbagai kasus yang tersebar di sekurangnya 73 kabupaten, dengan prevalensi kasus tertinggi di Nusa Tenggara Timur.

Penyebaran Gizi Buruk dan Busung Lapar di Propinsi-Propinsi Non Konflik

Wilayah

Angka Balita di bawah lima tahun.

Penderita Kurang Gizi

Penderita Gizi Buruk

Penderita Busung Lapar.

Korban Meninggal

Penyebaran Di Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten

NTT

55.543

85.604

12.925

451

50

16 Kabupaten:

Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Kupang

16

NTB

910

847

21

Lombok Timur, Lombok Barat, Dompu, Lombok Tengah, Mataram

4

JTG

367

13.376

34

26

Tegal, Semarang, Kota Semarang, Rembang, Boyolali, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Pekalongan

12

JBR

148.120

61.805

18.136

140

1

Cirebon, Cianjur, Bogor, Indramayu, Cibinong, Karawang, Bandung

7

Banten

14.338

7.454

175

13

Lebak, Serang, Tangerang

3

SMU

2928

643

4

Gunungsitoli (P.Nias)

1

JTM

5

1.700

6.000

37

1

Kota Surabaya, Kediri, Situbondo, Bangkalan, Wonogiri, Ponorogo, Lamongan, Blitar, Bondowoso

10

LPG

287

176

2

Tanggamus

1

RIAU

567.545

11.000

12

2

Bengkalis

1

SMS

1.638

SLS

144.075

59

Kota Makasar, Takalar , Makassar, Pinrang, Maros, Lutra, Selayar, Gowa, Bone, Luwu, Soppeng, Pangkep, Wajo, Rejang Lebong dan Parepare

15

DIY

220.006

1000

Bantul, Yogyakarta, Sleman, Kodya, Kulonprogo, Gunungkidul

6

KLB

105

Sambas

1

DKI Jakarta

8.007

8.579

1.355

Koja-Jakut, Jakarta Barat, Jakpus

3

JBI

272

Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat Batanghari,

6

BKL

233

5

KLTG

72

7

Sukamara, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Timur, Kota Palangkaraya

5

SLTG

1

Kendari

1

Jumlah seluruh

1.146.669

173.951

73.644

1.705

123

93

Apabila data ini mendekati kebenaran, setidaknya separuh dari total populasi Indonesia bermasalah dengan gizi. Dengan demikian, berbagai pemberitaan mengenai busung lapar ataupun kurang gizi lebih merupakan puncak gunung es dari persoalan hak atas kesehatan yang sejauh ini seperti tersembunyi di bawah permukaan.

Berbagai kasus yang berkaitan dengan gizi buruk terjadi di wilayah yang memiliki karakteristik yang mirip, yaitu, secara umum, daerah dengan prevalensi masalah gizi memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah.[3] Karakteristik lain berupa tingginya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, serta tingginya prosentase aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Kabupaten Timor Timur Selatan, propinsi NTT misalnya, persentase kegiatan ekonominya digantungkan pada sektor pertanian[4]. Daerah Bantul, di Jawa yang mewakili prevalensi tertinggi kasus-kasus gizi buruk memiliki karakteristik yang serupa. Dengan prosentase kegiatan ekonomi terbesar di sektor pertanian, kabupaten Bantul baru mampu membiayai 6% dari total anggaran pembelanjaan daerahnya. Tingkat ketergantungan pada pusat ditunjukkan dengan besarnya nilai dana alokasi umum yang dikucurkan, yang mencapai lebih dari 70% total anggaran daerah yang dibutuhkan.[5]

Solusi

Beberapa langkah jangka pendek dan respon cepat dilakukan oleh pemerintah melalui koordinasi interdepartemen. Namun langkah-langkah tersebut lebih bersifar kuratif, seperti dalam menghadapi penetapan wabah flu burung sebagai kondisi luar biasa. Tindakan lain berupa pembentukan tim operasi sadar gizi untuk merespon naiknya angka penderita gizi buruk di NTB, penerapan sistem kewaspadaan dini, perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan rumah sakit, serta penyediaan sarana dasar seperti bantuan pangan dan penyediaan air bersih.[6] Langkah ini diikuti oleh peningkatan alokasi pendanaan untuk perbaikan gizi masyarakat dengan proyeksi kenaikan lebih dari 10kali lipat untuk tahun anggaran 2006.[7]

Kasus Pelanggaran HAM

  • Pertama, kasus Marsinah . Kasus ini berawal dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT.CPS pada tanggal 3-4 Mei 1993. Aksi ini berbuntut dengan di PHK-nya 13 buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa kawan-kawannya Pada 5 Mei 1993 Marsinah `menghilang', dan akhirnya pada 9 Mei 1993, Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di hutan Wilangan Nganjuk. Perkembangan pengusutan kasus ini menghasilkan keterlibatan 6 anggota TNI-AD dari kesatuan Danintel Kodam, Kopassus, 20 Polri serta I orang Kejaksaan. Namun perlakuan Kodim tidak berhenti pada PHK 13 orang dan matinya Marsinah, karena pada tanggal 7 Mei 1993 masih ada 8 orang buruh PT.CPS di PHK oleh Kodim di markas Kodim.
  • Kedua, Kasus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Ujung Pandang, 26 April 1996. Awal dari kerusuhan tersebut bermula pada aksi unjuk rasa mahasiswa UMI terhadap kenaikan tarif angkutan kota (Pete pete) yang membertakan kalangan pelajar dan mahasiswa yang dikenai aturan lebih dari yang ditetapkan Menteri Perhubungan sebesar Rp. 100. Namun sayangnya, aparat keamanan bersikap berlebihan dan represif dalam menghadapi pengunjuk rasa tersebut sehingga pecah insiden berdarah yang menimbulkan korban jiwa di pihak mahasiswa dengan cara menyerbu kampus UMI dan menembak dengan peluru tajam sehingga jatuh korban. Delapan tahun kemudian terulang lagi kasus pelanggaran HAM di UMI. Kasus ini berawal dari aksi unjuk rasa mahasiswa UMI, Sabtu (1 Mei 2004 ) sore di Kampus UMI Makasar, berakhir rusuh. Sebanyak 61 orang luka - luka terkena pukulan dan tembakan aparat kepolisian yang dengan beringas menyerbu masuk ke dalam kampus. Korban umumnya mengalami cedera di bagian kepala karena pukulan dan sebagian lagi akibat terkena tembakan.
  • Ketiga, kasus pembunuhan Tengku Bantaqiah, 23 Juli 1999. Tengku Bantaqiah adalah seorang tokoh ulama terkemuka di Aceh. Kasus ini bermula dari informasi adanya sejumlah senjata di salah seorang tokoh Dayah Bale. Untuk mendalami informasi tersebut pada tanggal 23 Juli 1999, Danrem menugaskan Kasi Intelnya untuk melaksanakan penyelidikan. Operasi ini ternyata mengakibatkan pengikut Tengku Bantaqiah ditembaki oleh aparat setempat. Sebanyak 51 orang termasuk Tengku Bantaqiah tewas. Berdasarkan penyelidikan, sebanyak 24 anggota TNI dinyatakan sebagai tersangka, termasuk di dalamnya Letkol Inf Sudjono. Hilangnya Letkol Inf Sudjono (Kasi Intel Korem O11/Lilawangsa) tentu saja membuat penyelesaian kasus ini menjadi terhambat, karena motivasi pembantaian itu menjadi kabur. Apakah pembantaian itu merupakan kebijakan yang diambil dalam satu kerangka kebijakan mengatasi masalah Aceh ataukah semata-mata karena tindakan yang diambil atas pertimbangan kondisi lapangan.
  • Beberapa pelanggaran HAM yang lain yang sedang dituntut oleh masyarakat,untuk diselesaikan melalui Pengadilan HAM antara lain Kasus Trisakti (12 Mei 1998) yang menewaskan 4 mahasiswa. Kemudian Kasus Pasca Jejak Pendapat di Timor Timur yang dintandai dengan praktek bumi hangus, pembunuhan massal di Gereja Suai, pembunuhan di Los Palos, Maliana, Liquisa dan Dili. Kasus Pasca Jejak Pendapat di Timtim telah di sidangkan lewat Peradilan HAM ad.hoc.
Kasus-kasus HAM di Aceh, Semanggi, Papua, Trisakti, Timor-Timur, kerusuhan massa dibanyak tempat di Indonesia dan banyak kasus yang belum terungkap lainnya menuntut keseriusan pemerintah yang akan datang dalam menegakkan hukum dan HAM. Sebuah solusi ditawarkan berbagai pihak pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan menyampaikan alternatif penyelesaian permasalahan HAM di Indonesia. Solusi yang ditawarkan berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dimuat dalam Rancangan Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). Solusi ini perlu di tindak-lanjuti karena terbukti pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam melakukan penanganan terhadap penegakan HAM di Indonesia secara efektif. Usulan terbentuknya KKR secara formil dimulai dengan dikeluarkannya TAP. MPR No. V/MPR/2000 kemudian dipertegas dengan Undang Undang Pengadilan HAM yang memuat kewenangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menangani pelanggaran HAM berat.


[1] Secara umum, prosentase keluarga miskin berdasarkan hasil Susenas tahun 2005 tercatat sebanyak 39,12%, Suara Pembaharuan 22/9/05; Hasil akhir Susenas sendiri baru akan dipublikasikan sekitar bulan Mei tahun 2006

[2] Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pusat, 2005, “Situasi Pangan dan Gizi Indonesia”. Jakarta.

[3] Sebagai contoh proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi yang air bersih di wilayah Indonesia Timur lebih buruk di banding Jawa dan Sumatera. Hampir separuh (40%) rumah tangga di wilayah ini tidak memiliki sanitasi yang memadai, Depkes RI, 2004, Analisis Gizi dan kesehatan Masyarakat, hal 25-27

[4] Berdasarkan data BPS tahun 2001, prosentase kegiatan ekonomi di bidang pertanian mencapai 62,17% dari total aktivitas ekonomi. Daerah ini semula mengandalkan pada komoditas unggulan seperti apel dan cendana. Namun kedua jenis komoditas pertanian tersebut mulai menghilang dari kabupaten ini semenjak tahun 80-an, Kompas, 2001, Profil daerah kabupaten dan kota jilid I, hal 357-361.

[5] Berdasarkan data tahun 2001,dari 201 milyar total APBD, 180 milyar diantara merupakan dana DAU yang dikucurkkan dari pusat, sementara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di NTT,

[6] Menteri Kesehatan RI, bahan Sarasehan dengan wartawan tentang perkembangan penanggulangan gizi buruk di Indonesia sampai dengan November tahun 2005.

[7] Dana dekonsentrasi perbaikan gizi masyarakat untuk wilayah NTB di tahun 2005 adalah sebesar 2,03 milyar, menjadi sekitar 22,5 milyar di tahun 2006. Wilayah NTT juga memperoleh tingkat kenaikan anggaran dekonsentrasi yang serupa. Bantuan ini masih diikuti bantuan lain dari Menko kesra sebesar 7 milyar untuk wilayah NTB dan 51 milyar untuk wilayah NTT.

0 komentar:

Poskan Komentar